Oleh: Linda Putri*
Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia menjadi sorotan utama berbagai kalangan, terutama dengan sinergi yang semakin solid antara Polri, BNN, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh yang menekankan reformasi hukum dan pencegahan penyelundupan narkoba, telah menjadi pedoman penting bagi Polri dan lembaga terkait untuk memperkuat strategi nasional dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Hasil kerja keras ini tercermin dari keberhasilan aparat mengungkap ratusan kasus narkotika dan menyita berton-ton barang bukti, sebuah prestasi yang patut diapresiasi sebagai bukti komitmen negara melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
Komjen Wahyu Widada, Kabareskrim Polri, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba kini menjadi fokus prioritas Polri dalam mendukung Asta Cita. Dari hasil operasi gabungan yang berlangsung selama September hingga Oktober lalu, Bareskrim berhasil mengungkap jaringan narkoba berskala internasional yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan jutaan nyawa yang seharusnya berisiko akibat barang haram ini. Polri akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menghancurkan jaringan ekonomi para bandar narkoba, menunjukkan tekad aparat dalam menghilangkan dampak buruk narkoba di seluruh sendi kehidupan masyarakat.
Selain tindakan tegas Polri, upaya pencegahan dan edukasi juga dilakukan di tingkat lokal. Di Kepulauan Riau, misalnya, Brigjen Hanny Hidayat, Kepala BNNP Kepri, berkomitmen menjadikan wilayah Muka Kuning yang terkenal sebagai pusat peredaran narkoba berubah menjadi kawasan bebas narkoba melalui program “Muka Kuning Bersinar” (Bersih dari Narkoba). Kampanye ini didukung oleh berbagai tokoh publik dan artis Indonesia yang menyuarakan pesan hidup sehat tanpa narkoba. Dukungan dari para figur publik ini memperkuat kampanye BNNP Kepri, sehingga membangun kesadaran di masyarakat tentang bahaya narkoba serta perlunya menjaga kesehatan dan masa depan bangsa.
Polri tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku tetapi juga pada pemutusan jalur distribusi narkoba dari luar negeri, yang melibatkan sinergi dengan Bea Cukai, Polisi Perairan, dan institusi terkait lainnya. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat tingginya angka peredaran narkoba yang masuk melalui jalur darat, laut, dan udara. Dalam 100 hari ke depan, Polri berencana menjalankan program kerja khusus untuk menuntaskan kampung-kampung yang menjadi pusat peredaran narkoba dengan cara yang lebih kolaboratif dan komprehensif. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap dapat menciptakan daya tangkal dan daya cegah di tengah masyarakat yang rentan terhadap bahaya narkoba.
Sinergi antar lembaga dalam memberantas narkoba tidak hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kolaborasi dengan instansi-instansi seperti Bea Cukai, Kejaksaan Agung, serta pengawasan ketat terhadap aliran keuangan menciptakan dampak yang lebih luas dalam memberantas jaringan narkoba. Di samping itu, upaya pencegahan terus diperkuat melalui kampanye-kampanye yang melibatkan masyarakat, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun di kawasan-kawasan rawan narkoba.
Keberhasilan pemerintah dalam mengungkap berbagai kasus narkoba di Tanah Air merupakan bukti bahwa pemberantasan narkoba memerlukan komitmen kolektif dan dukungan penuh dari semua elemen bangsa. Dalam hal ini, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda menjadi penting sebagai agen perubahan yang dapat membantu mencegah dan menolak masuknya narkoba ke lingkungan. Dukungan moral dan sosial dari berbagai kalangan mampu menambah kekuatan pemerintah dalam menutup peluang bagi peredaran narkoba.
Sementara itu, dalam lingkup yang lebih luas, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Pemberantasan narkoba di lingkungan kampung yang rawan narkoba, seperti yang sedang dijalankan di Kepulauan Riau, merupakan contoh bagaimana pendekatan berbasis komunitas bisa menciptakan perlawanan yang efektif terhadap penyebaran narkoba. Brigjen Hanny Hidayat menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat dengan aparat dalam menjadikan Kampung Aceh bebas narkoba. Menurutnya, kriminalitas akibat penyalahgunaan narkoba berdampak besar terhadap investasi dan pembangunan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba akan turut mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita telah memberikan landasan kuat dalam reformasi hukum, termasuk pemberantasan narkoba. Sinergi antara seluruh pihak terkait dalam penegakan hukum serta dukungan dari masyarakat menjadi kunci penting untuk menyukseskan upaya ini. Dengan semangat gotong royong, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengatasi tantangan narkoba dan melindungi masa depan generasi penerus.
Pada akhirnya, pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, terbebas dari ancaman narkoba yang merusak. Dengan menguatkan sinergi di antara aparat, masyarakat, dan tokoh-tokoh publik, Indonesia bisa membangun daya tahan yang kuat terhadap narkoba. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, masyarakat yang terbebas dari narkoba akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa.
*Penulis merupakan mahasiswa jurusan Kriminologi
