JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan Pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta.
Memurutnya Pembangunan akan berlangsung dengan sejumlah penyesuaian.
“IKN sekali lagi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita akan lanjutkan, tentu dengan sejumlah penyesuaian,” ucap pria yang kerap disapa AHY itu.
Adapun penyesuaian yang dimaksud mengacu pada terbatasnya anggaran negara, ujarnya.
AHY pun mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin memfokuskan terlebih dahulu penuntasan pembangunan kawasan inti pemerintahan, utamanya untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan,” katanya.
Hal senada disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Menurutnya, infrastruktur yang terkait pemerintahan harus diselesaikan lebih dulu mengingat IKN sebagai ibu kota politik ke depannya.
“Presiden berharap sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN pada Agustus 2028. Presiden bahkan berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN,” ucap Raja Juli.
Pemerintah pun sudah mengalokasikan dana dari APBN sebesar Rp15 triliun untuk pembiayaan IKN pada 2025. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, merinci alokasi anggaran IKN terdiri dari Rp 5,89 triliun untuk Otorita IKN (OIKN) dan Rp 9,11 triliun digunakan Kementerian PU.
“Angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak ruang diberikan diskresinya ke Pak Prabowo,” tuturnya.
Dengan total tersebut, Prabowo menargetkan pembangunan infrastruktur di IKN sudah harus rampung dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun. Sebagai keberlanjutan, Prabowo menunjuk Menteri PUPR era Joko Widodo, Basuki Hadimuljono untuk menjadi kepala Otorita IKN (OIKN).
